Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

• Pasal 27 (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.  

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

• Pasal 28 (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016:

• Pasal 27 ayat (3): "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."

• Pasal 29: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi."

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

• Pasal 33: "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penganiayaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya."

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan:

• Peraturan ini lebih bersifat kebijakan dan prosedur yang mengatur langkah-langkah preventif dan penanganan terhadap tindak kekerasan di sekolah, termasuk bullying. Isi lengkap dari pasal-pasalnya mengatur kewajiban pihak sekolah untuk menyediakan lingkungan yang aman dan melakukan langkah penanganan jika terjadi kekerasan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

• Pasal 335 ayat (1): "Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain."

• Ayat (2) menyebutkan bahwa tindakan yang dilakukan secara bersama-sama atau yang menggunakan ancaman pidana yang lebih tinggi.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis:

• Pasal 4: “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan diskriminasi ras dan etnis dalam bentuk: a) pernyataan diskriminatif; b) tindakan kekerasan; c) pengucilan, pemisahan, atau pembedaan; d) menciptakan kondisi diskriminatif; e) memberikan sanksi administratif atau menghalangi hak."

• Pasal 15: "Barang siapa melakukan tindakan diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata):

• Pasal 1365: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”